Arsip



2016

Vol 18, No 2 (2016): Global: Jurnal Politik Internasional

Permasalahan tentang negara merupakan isu yang tidak akan pernah lekang dalam kajian hubungan internasional. Permasalahan negara tersebut dapat merujuk ke berbagai pokok masalah, mulai dari keberadaan negara itu sendiri, persaingan antar satu negara dengan negara lainnya, upaya untuk mempertahankan negara hingga perlindungan serta pengelolaan berbagai sub-unit di dalam negara yang melibatkan upaya dan aktor lintas negara. Dengan kata lain, berbagai diskusi tentang negara beserta unit didalamnya, dan aktor yang terlibat, telah menjadi satu perdebatan parenial dalam khasanah kajian hubungan internasional. Edisi Global: Jurnal Politik Internasional kali ini menyajikan berbagai isu dan perdebatan tentang negara tersebut.

 

Tulisan Mireille Marcia Karman menyajikan perdebatan klasik mengenai teritori negara dengan membandingkan konsep teritorial tersebut menurut Carl Schmitt dan Immanuel Kant. Beranjak dari pemikiran klasik tersebut, Karman berupaya untuk menunjukkan kontestasi mengenai konsep mengenai teritori negara dengan globalisasi yang digadang-gadang telah menggerus batas-batas teritori melalui intrusi berbagai aktor non-negara. Dengan menginterpretasikan ulang pemahaman mengenai teritori tersebut, Karman menawarkan respon alternatif terhadap ancaman yang berasal dari aktor non-negara.

 

Di tengah berbagai kekhawatiran mengenai intrusi dan ancaman yang berasal dari aktor non-negara, persaingan-dan bahkan kemungkinan pecahnya konflik bersenjata-antara negara-negara besar tetap masih menjadi salah satu sumber kekhawatiran di era globalisasi saat ini. Kekhawatiran ini ditunjukkan oleh M. Arif dalam analisisnya mengenai kesalahpahaman dalam penilaian ancaman dapat berujung pada konflik terbuka yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan menggunakan model spiral konflik, Arif menunjukkan bagaimana penilaian ancaman dapat menghasilkan spiral konflik jika satu negara salah dalam menaksir tingkat ancaman yang dihadapinya serta gagal dalam memahami intensi negara lain yang dianggap sebagai pesaing. Namun demikian, kesalahpahaman dalam merumuskan penilaian ancaman dan memahami intensi pihak lain tersebut dapat dinetralisir melalui strategic empathy satu negara.

 

Persaingan dan kemungkinan pecahnya konflik bersenjata terbuka tersebut menunjukkan bahwa era globalisasi ternyata tidak imun terhadap ancaman keamanan yang bersifat konvensional (baca: ancaman militer). Realita ini kembali mengingatkan kita akan fatsun usang dalam politik internasional si vis pacem, para belum; jika ingin damai, siaplah untuk berperang. Artinya, bahkan di era globalisasi saat ini negara seharusnya tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dalam menghadapi dinamika politik antar-bangsa. Tulisan Ilman Dzikri merefleksikan situasi tersebut dengan menjelaskan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan transformasi pertahanan agar dapat memperkecil strategic gap antara kekuatan pertahanan aktual dan dinamika lingkungan strategik. Merujuk pada teori kapasitas adopsi, Dzikri berpendapat bahwa pencapaian transformasi pertahanan akan lebih optimal jika difusi kekuatan militer ditunjang oleh ketersediaan anggaran (financial intensity) dan modal kelembagaan (organizational capital) yang memadai. Dengan mengangkat kasus Indonesia, Dzikri menyimpulkan bahwa kesenjangan kedua faktor ini menjadi penghambat pelaksanaan transformasi pertahanan.

 

Jika dua tulisan sebelumnya menekankan bagaimana persaingan antar-negara tidak akan pernah hilang, dan oleh sebab itu masing-masing negara seharusnya tetap membangun kekuatan militer untuk menghadapi resiko terburuk dalam dinamika politik internasional; Chaula R. Anindya justru menunjukkan fenomena yang agak anomali. Dengan mengangkat tema mengenai kebijakan keamanan nasional Jepang yang baru, tulisan Anindya justru menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh militer negara tidak selamanya mendapat sambutan positif dari seluruh warga Negara tersebut. Oleh karena itu, pengkaji masalah keamanan internasional perlu membedakan antara praktek keamanan dengan budaya strategik dan identitas keamanan. Anindya berargumen bahwa praktek keamanan Jepang yang ingin memainkan peran yang lebih aktif di ranah keamanan internasional lebih berupa respon terhadap dinamika yang terjadi saat ini. Tetapi, budaya strategik dan indentitas keamanan Jepang yang bersifat antimiliterisme cenderung tidak akan mengalami perubahan.

 

Di luar bahasan mengenai eksistensi negara, melindungi negara dari persaingan kekuatan dan juga dari ancaman tradisional; perdebatan mengenai upaya perlindungan berbagai sub-unit di dalam negara juga tidak lepas dari diskusi mengenai negara itu sendiri. Sebagian pandangan meyakini bahwa negara yang kuat (strong state) adalah wujud dari kohesifitas berbagai sub-unit yang berada dalamnya. Berpijak pada pandangan ini, upaya-upaya lintas teritorial-termasuk yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil-untuk memberdayakan sub-unit dalam negara telah menjadi praktek global dan subyek penelitian tersendiri dalam kajian hubungan internasional. Tulisan Cazadira F. Tamszil mencoba untuk melakukan problematisasi terhadap peran masyarakat sipil dalam pemberdayaan kelompok (sub-unit) dalam negara yang mengalami marjinalisasi. Dengan mengeksplorasi klaim-klaim kelompok masyarakat sipil, Tamzil dengan provokatif menyimpulkan bahwa klaim-klaim tersebut tidak dapat dijustifikasi baik secara normatif maupun empiris. Dengan kesimpulan tersebut, Tamzil menyarankan agar kelompok-kelompok masyarakat sipil berhenti memperlakukan kelompok yang termarjinalkan tersebut sebagai obyek dan kembali menempatkannya sebagai subyek dalam aktivitas mereka.

 

Jika Tamzil membahas peran dari kelompok sipil, Indah Lestari mengangkat kerja sama antar-negara dalam rangka pemberdayaan sub-unit dalam negara. Merujuk kepada pengalaman Korea Selatan dan Vietnam, Lestari menunjukkan bagaimana kerja sama bilateral antar-pemerintah dapat mengoptimalkan capaian dalam pembangunan desa. Tulisan Lestari secara tidak langsung seolah mengafirmasi kesimpulan Tamzil sebelumnya yang mengkritik legitimasi kelompok masyarakat sipil. Tulisan Lestari berujung pada kesimpulan bahwa kerja sama Korea Selatan - Vietnam menunjukkan hasil yang memuaskan justru karena menempatkan masyarakat (sub-unit) yang diberdayakan itu sebagai inti dari strategi yang diterapkan dalam pembangunan desa yang dimaksud.

 

 

Depok, 20 Desember 2016

Vol 18, No 1 (2016): Global: Jurnal Politik Internasional

Berbagai fenomena empirik yang melintasi batas-batas negara tidak berhenti memberikan warna bagi dinamika politik internasional. Fenomena empirik tersebut menunjukkan keberagaman aktor serta unit dan level analisis yang menjadi subyek bahasan dalam ilmu hubungan internasional. Negara selalu menjadi aktor utama yang menentukan dinamika politik internasional. Kepentingan negara akan selalu menjadi dasar dalam menentukan preferensi keterlibatannya dalam politik internasional, baik berupa kerja sama maupun konflik. Namun demikian, negara dalam pengertian Westphalia tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam politik internasional. Sub-unit yang berada di dalam negara dan, lebih-lebih, lembaga internasional yang beranggotakan banyak negara semakin menunjukkan peran pentingnya dalam pergaulan politik global. Konsekuensi akadamiknya adalah kajian dalam ranah ilmu hubungan internasional juga perlu lebih memberikan perhatian terhadap unit dan tingkat analisis di luar negara. Selain negara, alat produksi, gender, pengungi, isu lingkungan, dan kota-kota adalah beberapa contoh unit dan tingkat analisis yang tidak hanya menarik untuk dikaji, tetapi juga memperkaya perdebatan akademik yang ada.

Di satu sisi, perluasan unit dan tingkat analisis memberi kesempatan bagi pengkaji ilmu hubungan internasional ini untuk mengikutsertkan isu-isu yang selama ini jarang mendapat perhatian ke dalam agenda kajiannya. Namun demikian, perluasan tersebut di sisi lain mungkin juga menimbulkan kegamangan tersendiri mengenai batasan ranah kajian ilmu hubungan internasional. Akbat yang mungkin muncul adalah kekhawatiran akan kaburnya sandaran teoritik yang dapat digunakan untuk membangun kerangka analisis untuk menjelaskan luasnya fenomena empirik yang ada. Edisi Global: Jurnal Politik Internasional kali ini berusaha menampilkan isu-isu yang menunjukkan beragamnya unit dan level analisis yang dapat menjadi bagian dalam kajian ilmu hubungan internasional. Tulisan Rizky Alif Alvian menunjukkan bagaimana penguasaan alat produksi dapat berpengaruh terhadap politik internasional. Dengan menggunakan teori imperialism, Alvian secara bersamaan mengungkap kelemahan pandangan realism dalam hubungan internasional yang tidak memberikan perhatian pada alat produksi dan kelemahan pendangan marxisme yang kerap mengabaikan peran negara.

Di tengah adanya ketertarikan akademik untuk memperluas unit dan level analisis dalam kajian ilmu hubungan internasional, negara tanpa dapat dibantah akan selalu menjadi aktor utama dalam politik internasional. Hal ini ditunjukkan oleh Fadhil Al Ghifari dan Raja Nathania Olga dalam analisis mereka mengenai kebijakan pertahanan Jepang dalam konteks dinamika keamanan di Asia Timur. Dengan bangunan kerangka analisis yang bersandar kepada teori ofensif dan difensif, kedua penulis menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan baru Jepang pada dasarnya adalah respon defensif Jepang terhadap kecenderungan strategi ofensif yang muncul di kawasan Asia Timur dalam kurun waktu terakhir. Analisis kedua penulis berujung pada satu kesimpulan bahwa stabilitas Asia Timur dipengaruhi oleh perimbangan keamanan kawasan yang merupakan variabel terikat dari pilihan Jepang terhadap salah satu strategi, ofensif atau defensif.

Jika dinamika keamanan di sub-subsistem Asia Timur tampaknya lebih ditentukan oleh kebijakan di tingkat negara, dinamika keamanan di Eropa menujukkan kecenderungan yang berbeda. Perbedaan kecenderungan keamanan antara Asia Timur dan Eropa tentu tidak dapat dipisahkan dari karakter ancaman yang dihadapi oleh masing-masing kawasan. Kawasan Asia Timur, sampai pada titik tertentu, menunjukkan derajat keamanan konvensional yang lebih tinggi. Sementara, kawasan Eropa menunjukkan derajat keamanan non-konvensional yang lebih tinggi. Perbedaan dinamika keamanan di masing-masing kawasan menghasilkan respon yang juga berbeda. Karakter dinamika keamanan di Asia Timur tampaknya memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi negara untuk bertindak secara unilateral, karakter keamanan Eropa tampak menuntut negara untuk bertindak secara multilateral. Tulisan Loïc Charpentier mengangkat masalah pengungsi yang telah menjadi konsideran penting keamanan negara-negara di Eropa dalam jangka waktu yang panjang. Dalam tulisannya, Charpentier menunjukkan pentingnya kehadiran lembaga internasional untuk menyediakan mekanisme bersama dalam menghadapi masalah keamanan non-konvensional. Namun demikian, lembaga negara tersebut justru harus memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok kepentingan dan aspirasi masyarakat yang ada di masing-masing negara anggota. Berbagai masalah penanganan pengungsi, sebagai isu keamanan non-konvensional, muncul karena lemahnya saluran komunikasi entitas "supranasional" seperti Uni Eropa dengan entitas sosial yang berada di dalam negara-negara anggota Uni Eropa. Dengan kata lain, permasalahan Uni Eropa tidak terjadi antara lembaga internasional dengan negara-negara anggotanya, tetapi justru dengan masyarakat yang berada di dalam negara-negara tersebut.

Tulisan mengenai kebijakan pertahanan Jepang dan krisis pengungsi di Eropa sudah menunjukkan ragam karakter masalah keamanan yang menjadi subyek dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Tulisan mengenai kebijakan pertahanan Jepang menyajikan isu keamanan dalam pengertian konvensional dan kebijakan unilateral negara sebagai unit analisis. Tulisan mengenai krisis pengungsi Eropa mengulas isu keamanan non-konvensional dan kebijakan multilateral negara-negara yang tergabung dalam lembaga internasional. Tulisan Fitri Bintang Timur semakin menunjukkan luasnya cakupan isu keamanan internasional. Dengan mengangkat isu keterlibatan perempuan dalam pasukan perdamaian PBB, Timur mempertanyakan representasi gender dalam praktek keamanan internasional. Keamanan internasional kerap dipandang sebagai fenomena maskulin tentang negara, ancaman, serta konflik atau kerja sama. Kalaupun diangkat dalam pembahasan keamanan internasional, perempuan umumnya ditempatkan sebagai korban atau obyek. Dengan keterlibatannya dalam pasukan perdamaian PBB, perempuan seharusnya telah memiliki peran aktif-oleh karena itu menjadi subyek-dalam keamanan internasional. Namun demikian, Timur dengan kritis melihat lebih dalam apakah keterlibatan perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut memiliki peran yang setara dengan mitra laki-lakinya, atau perempuan justru kembali diletakkan sebagai pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan.

Negara, lembaga, dan kelompok manusia pada dasarnya telah lama menjadi unit analisis atau obyek referensi dalam debat keamanan dalam ranah ilmu hubungan internasional. Namun selain itu, lingkungan hidup juga telah menjadi obyek referensi dalam politik internasional. Tulisan Andreas Pramudianto menunjukkan betapa rumitnya politik internasional dalam rangka merumuskan respon kolektif negara-negara untuk melindungi bumi dari isu perubahan iklim global. Selama dua dekade terakhir, negosiasi antar-negara dalam menghadapi perubahan iklim global ditandai oleh silang kepentingan, kesepakatan dan penolakan, serta capaian dan jalan buntu. Dari perspektif akademik, bahasan lingkungan hidup dalam ilmu hubungan internasional memberikan kompleksitas tertentu dalam menentukan unit dan level analisis sebuah kajian. Gagasan kolektif menghadapai isu lingkungan hidup seringkali berbenturan dengan kepentingan nasional berbagai negara, sementara inisiatif unilateral seringkali hampir tidak berguna tanpa adanya penerimaan secara kolektif oleh negara-negara di dunia. Dan, seringkali negara-negara besar justtru menjadi bagian dari masalah daripada menjadi bagian dari solusi masalah lingkungan hidup global. Oleh karena itu, unit analisis negara atau insitutusi internasional dan level analisis nasional dan global seringkali tumpang tindih dalam mengkaji isu lingkungan.

Unit analisis yang jarang mendapat perhatian dalam kajian ilmu hubungan internasional adalah unit-unit yang berada dalam negara (sub-unit). Berbagai kota di dunia telah sejak lama menjadi salah satu aktor dalam hubungan antar-bangsa dan kepentingan yang diusung adalah kepentingan kota-kota tersebut tanpa terlibat langsung dalam mekanisme diplomasi konvensional. Dengan kata lain, kota-kota di dunia menggunakan mekanisme paradiplomasi untuk mencapai kepentingan merka masing-masing. Tulisan Irsyaad Suharyadi menunjukkan bagaimana Kota Bandung menjadi aktor dalam hubungan antar-bangsa dalam rangka mewujudkan kepentingannya menjadi "smart city." Dengan menjadi kota tempat penyelenggaraan even internasional, aktifitas paradiplomasi pemerintah Kota Bandung berhasil membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan internasional dan mengambil manfaat dari interaksi tersebut. Aktifitas sub-unit dalam satu negara dalam lingkungan internasional guna mencapai kepentingan kota tersebut menjadi satu arena kajian dengan unit dan level analisis tersendiri, dan menjadi satu tantangan akademik yang menarik dan perlu mendapat perhatian lebih dari para pengkaji politik internasional.

Depok, 30 Mei 2016


2015

Vol 17, No 1 (2015): Global: Jurnal Politik Internasional

Global: Jurnal Politik Internasional edisi kali ini berisi enam tulisan yang sebagian besar terkait dengan isu Keamanan Internasional. Edisi kali ini diawali dengan tulisan Muhammad A.S. Hikam mengenai Pendidikan Mutikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia. Hikam menekankan pada perlunya membangun pendidikan multikultural, terutama dalam sektor pendidikan non-formal di dalam komponen-komponen masyarakat, sebagai alat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam situasi dunia saat ini. Hikam menilai bahwa globalisasi membawa dampak yang tidak sepenuhnya positif terhadap Indonesia karena adanya faktor keragaman. Dampak negatif tersebut mampu merusak sendi-sendi kehidupan di Indonesia yang masuk melalui beragam cara, termasuk penetrasi langsung terhadap toleransi akan keberagaman. Pendidikan multikultural bisa digunakan sebagai saranan untuk menangkal masuknya penetrasi yang sifatnya merusak tersebut.

 

Tulisan kedua, Intelijen dan Diplomasi Internasional, menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan antara intelijen dan diplomasi. Tangguh Chairil, dosen di Universitas Bina Nusantara, secara detil menjelaskan bagaimana hubungan dekat antara intelijen dengan diplomasi mulai terpecah karena adanya spesialisasi fungsi pada periode Perang Dunia Kedua di beberapa negara utama, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Meski terpecah, intelijen dan diplomasi masih tetap berjalan seiring dalam tugas melindungi dan memastikan pencapaian kepentingan nasional.

 

Selanjutnya, Ristian Atriandi Supriyanto menulis mengenai dilema pengembangan program pertahanan misil balistik Amerika Serikat dalam The Dagger and the Shield: The Ballistic Missile Defence and Sino-US Strategic Relationship. Tulisan ini menjelaskan bagaimana upaya Amerika Serikat mengembangkan pertahanan misil balistik sebagai sarana yang ampuh untuk menangkal pengembangan nuklir negara-negara pengganggu seperti Korea Utara ternyata memunculkan ancaman bagi negara-negara lain seperti Cina. Pengembangan tersebut memicu Cina mengembangkan persenjataan nuklirnya yang pada gilirannya berpotensi memunculkan pertarungan persenjataan. Untuk bisa membuat program pengembangan pertahanan misil balistik berkontribusi positif bagi stabilitas di kawasan Asia Pasifik, dialog yang konstruktif antara Amerika Serikat dan Cina menjadi hal yang mutlak diperlukan.

 

Tulisan yang disajikan oleh Aisha Rasyidila Kusumasomantri didasari oleh gagasan strategi Hedging yang dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok. Tulisan yang berjudul "Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan" salah satunya membahas skenario pertimbangan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara middle power di kawasan Asia dalam menghadapi kebangkitan kekuatan ekonomi, politik dan militer Cina. Tulisan ini kemudian disimpulkan dengan mengemukakan pendapat bahwa Indonesia melakukan hedging dengan strategi kebijakan bernuansa pragmatisme ekonomi, indirect balancing, dominance denial serta usaha untuk mengikat Cina sebagai salah satu mitra strategis Indonesia pada tahun 2005.  

 

Tulisan kelima oleh Dira Tiarasari Febrian  membawa gagasan pada pembangunan nasionalisme sumber daya manusia dalam A Nationalis Human Resource as a Vital Asset for Indonesia's Development. Nasionalisme merupakan unsur non-tangible yang menjadi kunci bagi kemajuan suatu negara selain pendidikan dan keterampilan. India dan Cina menjadi dua contoh negara yang mampu dengan baik menanamkan nasionalisme selain memberikan dukungan pendidikan dan keterampilan bagi sumber daya manusianya. Mereka bisa menjadi negara besar dengan adanya dukungan hal-hal tersebut. Indonesia bisa mengikuti pola yang mereka kembangkan untuk menjadi negara besar.

 

Tulisan terakhir dari Ziyad Falahi menyoroti bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan justru terjebak dalam Kapitalisme Konsumerisme. Dalam Prospek Diplomasi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Refleksi Teoritis Kajian Kapitalisme Konsumen di Era Susilo Bambang Yudhoyono, Falahi mendeskripsikan adaptasi Kapitalisme dengan melibatkan faktor-faktor non-produksi. Kapitalisme menemukan jalan baru dengan menggunakan pola konsumsi sebagai alat untuk mengukuhkan superioritas para kapitalis. Negara-negara Selatan juga terjebak dalam kondisi serupa dengan lahirnya kelompok kapitalis baru di negara-negara Selatan yang mampu mendistribusikan produknya di negara-negara Selatan yang lain. Indonesia tidak mampu keluar dari jebakan Kapitalisme baru tersebut. Kebijakan luar negeri Indonesia jusru mengukuhkan posisi Indonesia dalam kelompok yang paling dieksploitasi.

 

Tulisan-tulisan tersebut, dengan beragam tema, memberikan tambahan pengetahuan mengenai strategi negara untuk mengembangkan kapasitas diri dalam menjadi kepentingan untuk bertahan hidup, berkembang menjadi negara besar, dan berkontribusi bagi stabilitas kawasan.

 

Selamat membaca!!

Depok, 30 Mei 2015


2014

Vol 16, No 2 (2014): Global: Jurnal Politik Internasional

Edisi ini diisi dengan berbagai artikel yang terkait dengan kerjasama ekonomi, baik bilateral maupun multilateral, keamanan energi dan strategi kontrateror.

Artikel pertama adalah tulisan Syamsul Hadi mengenai Implementasi Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang yang dibuat dari perspektif Indonesia. Hadi menilai ada beberapa capaian penting dalam peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang pasca penandatangan IJEPA. Meski demikian, masih ada beberapa kelemahan, salah satu yang mencolok adalah masih tingginya hambatan non-tarif dan lemahnya kordinasi pemerintah dengan pihak swasta di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian.

Artikel berikutnya, Demokrasi tanpa Demos: Problem Gerakan Occupy dalam Era Informasi yang ditulis oleh Ziyad Falahi merupakan telaah kritis mengenai gerakan Occupy yang menjadi tren global pasca krisis tahun 2008. Falahi mengkritisi gerakan tersebut sebagai sebuah gerakan yang bukan berkontribusi meruntuhkan namun justru memperkuat Neoliberalisme. Telaah interpretif yang diajukan Falahi ini juga membongkar pandangan teoritik yang mengkaitkan gerakan sosial dengan media massa dan teknologi. Bagaimana sebenarnya peran media massa dan teknologi dalam mendorong lahir, berkembang, dan mungkin matinya gerakan-gerakan sosial dewasa ini.

Artikel ketiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tia Mariatul Kibtia mengenai konflik sipil di Suriah. Tulisan Kibtia membongkar keterlibatan negara-negara asing dalam konflik di Suriah dengan menitikberatkan pada politik minyak. Tidak seperti tulisan-tulisan mainstream mengenai konflik di Suriah yang bicara kepetingan politik dan keamanan, Kibtia menggunakan pertarungan penguasaan minyak untuk menjelaskan dinamika dan masa depan konflik ini.

Beginda Pakpahan menulis pencapaian Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC dalam beberapa tahun masa hidupnya serta menelisik tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh APEC di masa yang akan datang. Sama seperti tulisan Hadi, tulisan ini merupakan kajian empirik yang memiliki bobot rekomendasi kebijakan terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan APEC di masa yang akan datang seharusnya dilakukan.

Selanjutnya, Candini Candila memberikan telaah yang detil mengenai kerjasama para major powers dalam memastikan suplai minyak di Asia Tengah. Secara lebih khusus, Candanila menyoroti bagaimana Rusia dan Cina mengesampingkan perbedaan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama energi yang mereka lakukan melalui Shanghai Cooperation Organisation. Tulisan ini bertolakbelakang dengan kajian yang dilakukan oleh Kibtiah mengenai konflik atas sumber energi yang sekaligus membuka masuknya variabel lain dalam memahami keamanan energi.

Terakhir, Egalita Irfan memunculkan perdebatan mengenai penggunaan drone dalam strategi kontra-terorisme. Dengan menggunakan kasus Pakistan, Irfan menunjukkan tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penggunaan drone dalam strategi kontra-terorisme, yaitu: karakteristik kelompok teror, ketersediaan informasi intelijen yang baik, dan dukungan publik. Metode process tracing yang digunakan oleh Irfan memungkinkan penjelasan yang detil bagaimana ketiga variabel tersebut berinteraksi.

Keseluruhan tulisan tersebut terpusat pada perilaku negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan bagaimana negara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan yang ada.


2013

Vol 15, No 2 (2013): Global - Jurnal Politik Internasional

 

Jurnal Global Vol. 15, No. 2 edisi Mei 2013 - Desember 2014 dibuka dengan tulisan dari Shofwan Al Banna Choiruzzad yang berjudul More Democracies, More Peaceful? The Influences of Democratic Peace Theory in ASEAN's Democratization Agenda and Possible Challenges. Artikel ini mengulas logika perdamaian demokratik di Asia Tenggara. Pertanyaan utama yang dijelaskan adalah apakah demokratisasi di negara-negara anggota ASEAN akan mengarahkan ASEAN untuk menjadi semakin damai. Tulisan ini memberikan penjelasan yang rinci mengenai tiga varian teori perdamaian demokratik dan menyimpulkan bahwa logika perdamaian demokratik demikian lekat dalam proses transisi ASEAN menuju komunitas politik dan keamanan ASEAN (APSC) yang terlihat dari dokumen-dokumen yang dihasilkan APSC. Meski demikian, sikap hati-hati harus tetap dikedepankan mengingat kawasan Asia Tenggara penuh dengan potensi konflik internal maupun antar-negara. Proses transisi menuju demokrasi, harus tetap diingat, rawan dengan pecahnya konflik atau penggunaan instrumen kekerasan.

Artikel selanjutnya, Kapitalisme dalam Kerlingan Negara-Berdaulat: Ulasan Historis Singkat dari Era Imperium Romawi Agung sampai Era Neoliberal tulisan Hizkia Yosie Polimpung, mengkritisi pemahaman mengenai kedaulatan negara. Artikel ini menjelaskan dengan sangat detil bagaimana ide mengenai kedaulatan itu dibentuk dan, terutama, bagaimana kaitan antara negara dengan kapitalisme. Proses evolusi relasi antara negara dan kapitalisme ini ditelaah untuk menghasilkan kritik yang tajam terhadap konsep kedaulatan negara moderen. Artikel ini, sama dengan artikel sebelumnya, mengajak pembaca untuk bersikap kritis terhadap jargon-jargon liberal yang saat ini sangat dominan dalam pergaulan internasional.

Artikel ketiga, Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia tulisan Sarie Febriane dan Mariamah mengkiritisi klaim pemerintah Indonesia tentang keberhasilan program deradikalisasi dalam mengatasi masalah terorisme. Artikel melihat program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia masih terbatas pada upaya pengumpulan informasi intelijen, atau secara teori masuk dalam ranah disengagement. Indikator-indikator yang disampaikan oleh pemerintah dikritisi dengan menunjukkan telaah atas data-data yang sedemikian solid untuk mempertanyakan minimnya para ideolog atau lingkaran utama jejaring terorisme di Indonesia yang berhasil "disadarkan." Artikel ini mengingatkan pembaca untuk lebih berhati-hati dalam membaca klaim pemerintah, pemahaman yang sejalan dengan artikel sebelumnya tulisan Hizkia Yosie Polimpung.

Selanjutnya, Annisa Nirbito menunjukkan ketidakpuasan kelompok environmentalis terhadap para pemilik modal, kelompok kapitalis, yang dinilai memanfaatkan bumi bagi kepentingan kelompok mereka. Telaah mengenai aktivitas Earth Liberation Front dalam artikel berjudul Radikalisme dalam Aksi Pergerakan Lingkungan: Studi Kasus terhadap Earth Liberation Front (periode 1996-2011) menunjukkan penolakan tersebut yang dilakukan dengan aksi-aksi langsung terhadap kepentingan para kapitalis mampu bertahan cukup lama karena kemampuan kelompok tersebut dalam mempertahankan jejaring underground mereka. Model sel yang dikembangkan identik dengan telaah sebelumnya mengenai jejaring teror di Indonesia.

Dua artikel terakhir, tulisan Darang Sahdana Candra dan Muhammad Arif, memberikan keberpihakan pada Realisme Neoklasik dalam menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam Dinamika Kerjasama Keamanan Selandia Baru-Amerika Serikat sejak tahun 2000, Darang menggunakan logika berpikir yang ditawarkan oleh Randall Schweller untuk menjelaskan mengapa Selandia Baru melakukan re-bandwagoning kepada Amerika Serikat. Artikel ini melihat politik domestik Selandia Baru sebagai penyaring dalam memahami dinamika di tataran sistem internasional dan regional dalam membangun kebijakan. Bukan saja mengikuti tawaran Shweller, Darang juga memberikan interpretasi yang berbeda dari Schweller dalam kasus Selandia Baru ini ketika membangun relasi dengan Cina.

Muhammad Arif dalam Intervensi Militer Indonesia di Timor Portugis 7 Desember 1975: Analisis Kebijakan Luar Negeri pada Level Sistem Internasional, Politik Domestik, dan Individu menelaah pilihan Indonesia untuk melakukan pergeseran kebijakan terhadap Timor Portugis dalam sebelumnya mengedepankan diplomasi menjadi pendekatan intelijen dan akhirnya intervensi militer. Arif memperlihatkan bagaimana politik domestik Indonesia menginterpretasikan pergeseran-pergeseran internasional dan regional dalam mengambil kebijakan yang tidak normal dilakukan oleh Indonesia tersebut.

Terakhir, Yeremia Lalisang dalam Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia dari Perspektif Media di Indonesia dan Tiongkok: Suatu Kajian Pendahuluan memaparkan telaah mengenai pemberitaan di empat surat kabar utama Indonesia dan Cina dalam meliput kunjungan Presiden Xi ke Indonesia. Telaah ini menggambarkan dengan detil bagaimana upaya pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah Cina melalui media China Daily yang merupakan corong pemerintah dalam pemberitaan ke dunia internasional. Cerita-cerita positif yang muncul di China Daily dikontraskan dengan pemberitaan South China Morning Post, representasi media privat dari Cina, dan dua koran utama Indonesia, KOMPAS dan The Jakarta Post. Yeremia menangkap optimisme dan tantangan dalam relasi Indonesia-Cina dalam telaah mengenai pemberitaan-pemberitaan tersebut dan mendorong kajian yang lebih mendalam mengenai masa depan hubungan bilateral kedua negara.

Keseluruhan tulisan tersebut memberikan tawaran-tawaran akademik bagi perkembangan keilmuan Hubungan Internasional di Indonesia. Kritik terhadap pandangan-pandangan utama dalam studi Ilmu Hubungan Internasional ditawarkan melalui tema-tema dominan seperti perdamaian demokratik, kedaulatan negara, terorisme, dan kebijakan luar negeri. Kritik-kritik tersebut diharapkan mampu menumbuhkan perdebatan di kalangan penstudi Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia untuk semakin memperkaya pemahaman mengenai kajian ini.

 

Selamat membaca!

Depok, 6 Desember 2013

 

Vol 15, No 1 (2013): Global: Jurnal Politik Internasional

Jurnal Global edisi kali ini dibuka dengan tulisan dari Andi Widjajanto yang berjudul "Modifiers for Military Strategy". Widjajanto menjelaskan empat faktor yang menentukan pilihan suatu negara terhadap strategi militer tertentu. Keempat faktor tersebut adalah faktor struktural, yang berkaitan dengan perimbangan kekuatan dan perlombaan senjata, faktor budaya militer, faktor teknologi, dan, terakhir, faktor penggunaan kekuatan militer dalam pertempuran, yang terkait dengan aplikasi gelar penindakan dan rasio kekuatan.

Dalam tulisan kedua, Wendy A. Prajuli berusaha menjawab pertanyaan mengapa persepsi ancaman terhadap Cina tetap berkembang di antara negara-negara Asia Tenggara meskipun Cina sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Prajuli menilai ada benturan antara pengembangan postur militer Cina, terutama dalam rangka mengembangkan kekuatan laut, dengan upaya-upaya Cina dalam membangun kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Upaya-upaya diplomatik Cina dalam rangka memunculkan rasa saling percaya dengan negara-negara Asia Tenggara menjadi kurang maksimal dengan keinginan Cina untuk mengembangkan armada lautnya. Apalagi, pada saat yang bersamaan, muncul bibit sengketa antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara dalam isu Laut Cina Selatan.

Adi Mulia Pradana secara khusus menyorot perang Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 membuat beberapa negara Selatan memilih kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan nasional dan melupakan kerjasama antar-negara Selatan. Indonesia, dalam rangka menyelamatkan perekonomiannya, juga mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka terhadap liberalisasi yang di kemudian hari memunculkan perdebatan mengenai kemampuan negara dalam melindungi perekonomiannya dari ancaman globalisasi. Pelaksanaan pertemuan APEC dan WTO di Bali tahun 2013 menjadi titik penting yang akan menentukan pilihan Indonesia antara bersikap lebih nasionalis atau lebih toleran terhadap desakan ekonomi liberal.

Tulisan keempat dalam Jurnal Global edisi kali ini dibuat oleh Indah Gilang Pusparani. Pusparani menyoroti peranan jejaring sosial dalam mendukung perkembangan kehidupan sosial masyarakat dengan mengangkat kasus gerakan sanitasi charity: water. Tulisan ini bukan saja mampu menunjukkan efektivitas kinerja aktor non-negara dalam membangun kondisi sosial yang lebih baik namun sekaligus menantang peran negara dalam melaksanakan fungsi tersebut. Pilihan kasus yang dihadirkan oleh Pusparani menjadi lebih menarik mengingat Pusparani menyoroti sebuah gerakan berbasis teknologi untuk menemukan kembali esensi dari sebuah gerakan sosial.

Jejaring sosial bukan saja efektif dalam membangun gerakan sosial untuk mengembangkan kondisi kehidupan masyarakat namun juga efektif dalam gerakan menggulingkan kekuasaan. Mansur Juned, Musa Maliki, dan Asrudin menguji pengaruh media sosial terhadap pelaksanaan revolusi politik pada gerakan Arab Spring, terutama yang terjadi di Mesir. Media sosial, menurut Juned, Maliki, dan Asrudin, mampu menjadi sarana dalam upaya publik untuk menggulingkan penguasa.

Tulisan terakhir datang dari Caroline Putri Pratama. Tulisan yang diadaptasi dari penelitian Pratama mengenai kompleks keamanan Asia Tengah ini mendeskripsikan kompleks keamanan Asia Tengah dari tiga paradigma utama studi Ilmu Hubungan Internasional. Dalam pandangan Realisme, Pratama menunjukkan bagaimana keterikatan ketidakamanan (insecurity interdependence) yang muncul dari pola permusuhan yang ketat mempengaruhi relasi antar-negara di kawasan. Hubungan antar-negara di kawasan Asia Tengah juga dipengaruhi oleh hadirnya kerjasama keamanan yang menghasilkan keterikatan keamanan (security interdependence) dalam pandangan Liberalisme. Terakhir, konstruksi persepsi ancaman yang lahir dari keterikatan sekuritisasi (securitization interdependence) juga mempengaruhi relasi antar-negara di kawasan ini.

Keenam tulisan tersebut mewakili kajian keamanan internasional, ekonomi-politik internasional, dan masyarakat transnasional. Kajian yang sifatnya lebih teoritik diwakili oleh tulisan Widjajanto dan Pratama sedangkan kajian yang lebih empirik diwakili oleh tulisan-tulisan dari Prajuli, Pradana, Pusparani, serta Juned, Maliki, dan Asrudin. Tidak ada tema tersendiri yang diberikan oleh Dewan Redaksi untuk Jurnal Global edisi ini. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan keragaman dalam tulisan akademik yang mewakili ketiga kajian utama yang hadir di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia yang menjadi induk dari Jurnal Global. Keragaman tersebut juga diharapkan mampu membuka keran bagi masuknya tulisan-tulisan hasil kajian para akademisi studi Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia dalam setiap kesempatan yang ada.


2011

Vol 13, No 1 (2011): Global: Jurnal Politik Internasional

Perekonomian dunia tengah berguncang. Barat sebagai lokus pertumbuhan ekonomi dunia sedang dihantui oleh resesi ekonomi berkepanjangan. Pergeseran dari krisis lembaga keuangan menuju krisis defisit anggaran negara menjadi ancaman serius di berbagai negara. Bukti nyata telah terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Seluruh pihak kini tengah memalingkan muka dari Barat ke Timur, berharap pertumbuhan global dapat ditopang oleh negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru. Kebangkitan China serta intensitas yang tinggi dalam interaksi antara Asia Tenggara dengan negara Asia Timur lainnya menjadi suatu harapan bagi alternatif penopang pertumbuhan internasional yang belakangan meradang.

Global Volume 13 No.l ini menyajikan lima tulisan dengan tiga tulisan dengan tema besar Global: Jurnal Politik Internasional. Ketiganya menyoroti perkembangan ekonomi politik internasional di Asia Timur dan juga ASEAN. Sedangkan, seperti biasanya, dua tulisan lainnya mengangkat tema-tema umum yang tidak kalah menarik.

Dalam tema besar "Ekonomi Politik " yang diangkat kali ini, Haura Erwin dan Tirta Mursitama dalam tulisannya bertajuk "Sang Naga Membelit ASEAN: Kebijakan Ekonomi China Dalam Periode Keanggotaan WTO" memaparkan sebuah cakrawala baru mengenai sejarah dan konteks ekonomi yang mendasar bagi China yang terus memperdalam jalinan kerjasama dengan Asia Tenggara. Beberapa bangunan perdagangan dan investasi telah menjadi pola kerjasama yang sangat digemari oleh China. Erwin dan Mursitama mengulas secara mendalam keterkaitan ekonomi diantara keduanya dalam kerangka besar ASEAN- China Free Trade Agreement (ACFTA). Kepentingan China diulas secara gamblang dan menelisik secara tajam apa saja yang merupakan rasionalitas ekonomi China untuk melanjutkan kerjasama ini.

Tulisan kedua menyoroti menguatnya peran mata uang Yuan (RMB) China dalam penggunaan transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Indikasi ini disinyalir akan membawa mata uang Yuan menjadi salah satu alat pembayaran yang utama di dunia. Eryan Ramadhani memperlihatkan penggunaan Yuan sebagai salah satu mata uang internasional dalam indikator-indikator yang diambil dari beberapa studi sebelumnya. Tulisan bertajuk "Internasionalisasi Yuan: Transisi China Menuju Kekuatan Hegemonik" ini menekankan merangkaknya China sebagai hegemon dalam keuangan terjadi melalui tahapan demi tahapan. China juga merangkul Asia Tenggara guna melangsungkan kebijakan ini.

Untuk melengkapi konsentrasi pada Kajian Asia Timur, Asra Virgianita mendeskripsikan kinerja bantuan keuangan Jepang (Official Development Assistance) ke negara-negara berkembang. Secara bertahap Jepang memiliki formulasi dan langkah aksi yang nyata dalam mewujudkan bantuan keuangannya dalam rangka memperkuat proses demokratisasi di negara penerima bantuan. Terkait hal ini Asra Virgianita mengangkat Indonesia sebagai salah satu studi kasus. Dalam tulisannya yang berjudul "From Development Assistance to Democracy Assistance: Understanding Japan's Aid Policy for Promoting Democracy", secara bertahap Jepang meiengkapi fungsi bantuan luar negerinya dengan muatan ideologis, terutama untuk mempromosikan demokrasi.

Dua tulisan lain akan diisi dengan tema umum. Pertama, tulisan Deni Bram yang bertajuk "Evaluasi Penaiaan Negara Dalam Instrumen Penanggulangan Perubahan Iklim" berusaha mengevaluasi sistem hukum dalam rezim penanggulangan perubahan iklim yang ada. Tulisan ini menawarkan pendekatan ekonomi sebagai salah satu solusi untuk mengisi kekosongan dalam penegakan hukum yang disepakati dalam suatu rezim. Broto Wardoyo. Hariadi Wirawan dan Utaryo Santiko menuliskan hasil penelitiannya mengenai altematif kebijakan Indonesia untuk turut serta dalam proses perdamaian Israel dan Palestina. Tulisan yang bertajuk "Mediasi Indonesia Dalam Proses Perdamaian Palestina-Israel^ ini menawarkan pendekatan unofficial-official model yang dipadukan dengan backhand model yang dipraktikkan di Taiwan.

Dengan terbitnya GLOBAL edisi kali ini, diharapkan kontribusi di dalamnya dapat menambah wawasan dan mengembangkan wacana di bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian kekhususan "Ekonomi Politik Intemasional". Selamat Membaca!!

Depok, 10 Mei 2011
Redaksi


1 - 10 of 10 Item